Selasa,
24 November 2009
Diskusi mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Standar Nasional Perpustakaan
Dipresentasikan pada acara Seminar
dan Diskusi Interaktif "Library and Information Education @the
Crossroad," 16-18 Nopember 2009, Hotel Topas Bandung.
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Standar Nasional Perpustakaan.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan/kriteria minimal yang memuat
aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasil kegiatan yang
dirumuskan melalui proses konsensus pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh
lembaga resmi yang berwenang, untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang
dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks
keperluan tertentu.
2. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga
akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
3. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk
atau jasa atau proses kegiatan lembaga atau seseorang yang dinyatakan memiliki
kompetensi di bidang perpustakaan yang telah sesuai dan/atau memenuhi standar
yang dipersyaratkan.
4. Standar Nasional Perpustakaan (SNPe) adalah standar yang diberlakukan secara
nasional di wilayah Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, yang
digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, proses, dan produk
dari kegiatan perpustakaan.
5. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait
langsung atau memiliki kepentingan dengan kegiatan perpustakaan, yang meliputi
penyelenggara, pelaksana, pemustaka, dan pihak-pihak pendukung dalam
penyelenggaraan perpustakaan.
6. Penyelenggara perpustakaan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
7. Standar Koleksi Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang
berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi,
pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian
koleksi.
8. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang
berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.
9. Standar Pelayanan Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang
berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada
kepentingan pemustaka.
10. Standar Tenaga Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang
berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik, kompetensi dan
sertifikasi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, kepala perpustakaan, dan
tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
11. Standar Penyelenggaraan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan
dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis
perpustakaan.
12. Standar Pengelolaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan agar tercapai
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.
13. Prasarana perpustakaan adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya
perpustakaan antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.
14. Sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk
mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang
pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses
informasi, dll.
Prinsip Standar Nasional Perpustakaan
Pasal 2
Standar Nasional Perpustakaan dikembangkan dengan prinsip transparansi dan
keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren dan
dimensi pengembangan.
Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Perpustakaan
Pasal 3
(1)Standar Nasional Perpustakaan berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan,
pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
(2)Standar Nasional Perpustakaan bertujuan menjamin mutu perpustakaan dalam
rangka memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca
serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lingkup Standar Nasional Perpustakaan
Pasal 4
Lingkup Standar Nasional Perpustakaan meliputi :
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
f. standar pengelolaan.
BAB II
STANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Standar koleksi perpustakaan mencakup jenis, jumlah, pengembangan, pengolahan,
perawatan, dan pelestarian koleksi.
Bagian Kedua
Jenis Koleksi
Pasal 6
(1)Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau
karya rekam.
(2)Jenis koleksi perpustakaan nasional sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi,
nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, muatan lokal, naskah kuno, koleksi
deposit, koleksi khusus, dan hasil penelitian.
(3)Jenis koleksi perpustakaan umum sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi,
nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga, muatan lokal, dan
alat permainan.
(4)Jenis koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas
buku teks pelajaran, fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat
peraga/praktik, muatan lokal, dan alat permainan.
(5)Jenis koleksi perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya terdiri atas
fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktik, muatan
lokal, dan hasil penelitian.
(6)Jenis koleksi perpustakaan khusus sekurang-kurangnya terdiri atas nonfiksi,
referensi, terbitan berkala, peta, dan muatan lokal.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi bahan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Ketiga
Jumlah
Pasal 7
(1)Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum dan perpustakaan khusus paling
sedikit memiliki koleksi 1000 judul.
(2)Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit
memiliki koleksi sesuai standar nasional pendidikan.
(3)Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit
memiliki koleksi 2500 judul.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
(5)Rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) untuk setiap jenis perpustakaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Keempat
Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Pasal 8
(1)Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi dan harus ditinjau
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
(2)Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup
seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
(3)Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis yang berfungsi
sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengembangan koleksi.
(4)Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun di luar jenis
dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
(5)Perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka khusus.
(6)Pengembangan koleksi pada setiap jenis perpustakaan akan diatur dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Kelima
Pengolahan
Pasal 9
(1)Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku.
(2)Pengolahan bahan perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Keenam
Perawatan dan Pelestarian Koleksi
Paragraf 1
Perawatan
Pasal 10
(1)Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara
berkala.
(2)Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyimpanan dan
konservasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Paragraf 2
Pelestarian
Pasal 11
(1)Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Provinsi melakukan pelestarian
koleksi deposit.
(2)Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat
budaya daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional
RI.
BAB III
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 12
(1)Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek
teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan
kecukupan.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan kebutuhan pemustaka khusus.
Pasal 13
(1)Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses
informasi, dan sarana layanan perpustakaan.
(2)Sarana penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya berupa perabot sesuai dengan
bahan perpustakaan yang dimiliki.
(3)Sarana akses informasi sekurang-kurangnya berupa perabot, peralatan,
perlengkapan sistem temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
(4)Sarana layanan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa perabot dan peralatan
sesuai dengan jenis layanan perpustakaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyimpanan koleksi, sarana akses
informasi, dan sarana layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 14
(1)Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
a.pengelolaan koleksi;
b.penyelenggaraan layanan;
c.pengembangan perpustakaan; dan
d.kerja sama perpustakaan;
(2)Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.
Pasal 15
(1)Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan, gedung atau ruang.
(2)Lahan perpustakaan harus berlokasi yang mudah diakses, aman, nyaman dan
memiliki status hukum yang jelas.
(3)Gedung atau ruang harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan
kesehatan.
(4)Gedung perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki ruang koleksi, ruang baca,
ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(5)Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki area koleksi, baca, dan staf
yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(6)Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, serta
perpustakaan perguruan tinggi memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum dan
fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6)
diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
BAB IV
STANDAR PELAYANAN
Pasal 16
(1)Standar pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan dan jenis
pelayanan.
(2)Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk semua jenis perpustakaan.
Pasal 17
(1)Sistem layanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
(2)Sistem layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
oleh masing-masing perpustakaan.
Pasal 18
(1)Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan
pemustaka.
(2)Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan dan
pengolahan bahan perpustakaan.
(3)Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan
sirkulasi dan layanan referensi.
(4)Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan sirkulasi dan layanan referensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan
Nasional RI.
BAB V
STANDAR TENAGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19
(1)Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2)Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan
dapat memiliki tenaga ahli di bidang perpustakaan.
(3)Kepala perpustakaan diangkat dari pustakawan.
(4)Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli di bidang perpustakaan.
(5)Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga
nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
(6)Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli di bidang perpustakaan
dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.
Bagian Kedua
Pustakawan
Pasal 20
Pustakawan mempunyai tugas memberikan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi
pihak yang memerlukan dengan memberikan bimbingan akses pada sumber daya
informasi, baik yang berada di dalam perpustakaan tempat dia bekerja maupun di
luar perpustakaan dengan memanfaatkan beragam basis data, fasilitas jaringan
telekomunikasi, serta kerjasama antar perpustakaan maupun dengan lembaga
lainnya.
Pasal 21
(1)Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma
empat (D-IV) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
(2)Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana
(S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan
tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan
pelatihan bidang perpustakaan.
(3)Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang
diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 22
(1)Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
(2)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek
pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
(3)Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek
kepribadian dan interaksi sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 23
1)Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan.
2)Pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh tunjangan profesi.
3)Tunjangan profesi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
4)Sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang
terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Ketiga
Tenaga Teknis Perpustakaan
Pasal 24
Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu
pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan
perpustakaan lainnya.
Pasal 25
(1)Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga
teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten
perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya.
(2)Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah
diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang
tugasnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan/atau pelatihan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 26
(1)Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan
kompetensi personal.
(2)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek
pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
(3)Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek
kepribadian dan interaksi sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi tenaga teknis perpustakaan diatur
dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 27
(1)Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai
dengan bidang tugasnya.
(2)Tenaga teknis perpustakaan yang memiliki sertifikat kompetensi
kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh tunjangan
profesi.
(3)Tunjangan profesi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(4)Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang
terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Keempat
Kepala Perpustakaan
Pasal 28
(1)Kepala perpustakaan mempunyai tugas memimpin, mengelola, dan mengembangkan
perpustakaan.
(2)Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal,
kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis
perpustakaan.
(3)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh pusat
standardisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Pasal 29
(1)Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan
kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga
ahli di bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
a.memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV
(D-IV) untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, magister (S-2) untuk
perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan Nasional;
b.memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun
kecuali 10 tahun untuk Perpustakaan Nasional;
c.menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis;
d.menguasai teknologi informasi;
(2)Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah/madrasah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Tenaga Ahli di Bidang Perpustakaan
Pasal 30
(1)Tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang
memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.
(2)Tenaga ahli di bidang perpustakaan diangkat apabila jumlah tenaga
perpustakaan belum mencukupi sesuai standar tenaga perpustakaan.
(3)Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan
kecakapan dalam bidang perpustakaan.
(4)Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah S-1 (strata satu), dan
pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 5 (lima) tahun.
(5)Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang
mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan di
bidang perpustakaan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan kesetiaan.
(6)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang
mencakup aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap kerja yang
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.
(7)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh pusat
standardisasi nasional perpustakaan yang pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala
Perpustakaan Nasional RI.
BAB VI
STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Bagian pertama
Umum
Pasal 31
(1)Standar penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis dan kepemilikan
mencakup standar Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pemerintah, perpustakaan
provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan
desa/kelurahan, perpustakaan sekolah/ madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan
khusus, perpustakaan keluarga, dan perpustakaan pribadi.
(2)Penyelenggara perpustakaan bertanggungjawab atas tersedianya koleksi sarana
dan prasarana, pelayanan perpustakaan dan tenaga perpustakaan.
(3)Penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran
membaca. dalam kerangka sistem pendidikan nasional (dihapus karena membatasi).
(4)Perpustakaan harus memiliki status kelembagaan dan ditetapkan yang
dituangkan dalam dengan surat keputusan dari lembaga penyelenggara serta
diberitahukan kepada Perpustakaan Nasional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan perpustakan diatur
dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan Nasional
Pasal 32
(1)Penyelenggaraan Perpustakaan Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah yang
berkedudukan di ibukota negara dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan
pusat jejaring perpustakaan.
(3)Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan di
tingkat nasional maupun internasional.
Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Perpustakaan Pemerintah
Pasal 33
(1)Penyelenggaraan perpustakaan pemerintah menjadi tanggung jawab
kementerian/lembaga non kementerian masing-masing dan dipimpin oleh seorang
kepala.
(2)Perpustakaan pemerintah melaksanakan tugas perpustakaan dalam rangka
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga non kementerian.
(3)Perpustakaan pemerintah menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.
Bagian Keempat
Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi
Pasal 34
(1)Penyelenggaraan perpustakaan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah
provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan dipimpin oleh seorang
kepala.
(2)Perpustakaan provinsi melaksanakan tugas pemerintahan provinsi dalam bidang
perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian
serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah provinsi.
(3)Perpustakaan provinsi menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.
Bagian Kelima
Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten/Kota
Pasal 35
(1)Penyelenggaraan perpustakaan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab
pemerintah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan
dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan kabupaten/kota melaksanakan tugas pemerintahan kabupaten/kota
dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan
rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai
pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kabupaten/kota.
(3)Perpustakaan kabupaten/kota menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.
Bagian Keenam
Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan
Pasal 36
(1)Penyelenggaraan perpustakaan kecamatan menjadi tanggung jawab camat yang
berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam
bidang perpustakaan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di
wilayah kecamatan.
(3)Perpustakaan kecamatan menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.
Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan
Pasal 37
(1)Penyelenggaraan perpustakaan desa menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah
yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan desa/kelurahan melaksanakan tugas pemerintahan desa/kelurahan
dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di
wilayah desa/kelurahan.
(3)Perpustakaan desa/kelurahan menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.
Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi
Pasal 38
(1)Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi menjadi
tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
(2)Perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi berfungsi sebagai sumber daya
pembelajaran sepanjang hayat.
(3)Perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi menyelenggarakan kerja sama
antar perpustakaan {dihapus : tidak perlu diatur).
Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 39
(1)Penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah menjadi tanggung jawab
masing-masing sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan sekolah/madrasah berfungsi sebagai sumber belajar bagi peserta
didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah/madrasah.
(3)Perpustakaan sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan kerja sama
antarperpustakaan, serta kerja sama dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan
dan masyarakat (seharusnya diatur dlm standar layanan).
Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 40
(1)Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab
rektor/direktur/kepala sekolah tinggi masing-masing perguruan tinggi.
(2)Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh seorang kepala.
(3)Perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai sumber belajar, penelitian,
deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di
lingkungan perguruan tinggi.
(4)Perpustakaan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan kerja sama
antarperpustakaan, serta kerja sama dengan civitas akademika dan masyarakat
(seharusnya diatur dlm standar layanan).
Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus
Pasal 41
(1)Penyelenggaraan perpustakaan khusus menjadi tanggungjawab masing-masing
lembaga penyelenggara dan dipimpin oleh seorang kepala.
(2)Perpustakaan khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan
deposit internal, perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di
dalam dan diluar lingkungan lembaga.
(3)Perpustakaan khusus menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan
(seharusnya diatur dlm standar layanan).
BAB VII
STANDAR PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 42
(1)Pengelolaan perpustakaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
kegiatan perpustakaan.
(2)Pengelolaan perpustakaan disesuaikan dengan dilakukan berdasarkan jenis
perpustakaan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan
secara berkesinambungan.
(3)Pengelolaan perpustakaan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi.
(4)Pengelolaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan
akuntabel.
(5)Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai standar koleksi, sarana dan
prasarana, pelayanan, tenaga, dan penyelenggaraan perpustakaan.
(6)Perpustakaan yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
(?) dievaluasi untuk menentukan tingkat kualifikasi perpustakaan yang
dibuktikan dengan sertifikat.
(7)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perpustakaan
Nasional atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 43
(1)Perpustakaan menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis lima tahunan
yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.
(2)Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana
kerja dan/atau rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya.
(3)Perpustakaan memiliki prosedur baku.
Pasal 44
(1)Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja
perpustakaan.
(2)Indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengukuran kinerja
perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional RI.
Bagian Kedua
Pengembangan Tenaga
Pasal 45
(1)Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadap pengembangan tenaga yang
mencakup kompetensi dan karir tenaga perpustakaan (nggak sinkron dg standar
tenaga!).
(2)Pengembangan kompetensi dan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 46
(1)Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
(2)Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan
pihak-pihak yang berkepentingan. secara teratur dan berkesinambungan untuk
menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan (dihapus krn
sudah sendirinya supervise bertujuan utk itu).
(3)Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh
penyelenggara dan/atau masyarakat.
(4)Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada
penyelenggara perpustakaan.
Bagian Keempat
Administrasi Layanan
Pasal 47
(1)Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan
perpustakaan (dihapus terlalu detil).
(2)Administrasi Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk tujuan memudahkan
dan menjamin pelaksanaan kerja secara efektif dalam pengelolaan layanan.
(3)Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau
yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
(4)Administrasi Layanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan tugas layanan (?).
(5)Pengembangan sistem Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi (tidak perlu).
(6)Administrasi layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan pedoman layanan perpustakaan yang ditetapkan oleh
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI (tidak perlu).
Bagian Kelima (sebaiknya di standar layanan)
Waktu Layanan
Pasal 48
Waktu dan jumlah jam layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan
pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan
perpustakaan.
Bagian Keenam
Kerjasama Layanan (sebaiknya di standar layanan..)
Pasal 49
Kerjasama layanan dilakukan dengan perpustakaan lain maupun dengan sesama unit
kerja dalam lingkup organisasi.
Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan
Pasal 50
Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi
perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.
Bagian Kedelapan
Promosi Layanan (sebaiknya di standar layanan..)
Pasal 51
(1)Promosi Layanan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan
mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta peningkatan budaya kegemaran
membaca masyarakat.
(2)Promosi Layanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu
didukung dana yang memadai.
BAB VIII
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52
(1)Implementasi standar nasional perpustakaan perlu didukung sistem
standardisasi perpustakaan
(2)Sistem standardisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
pengembangan standar teknis, penerapan standar, penilaian kesesuaian (akreditasi
sertifikasi) dan berbagai kegiatan pendukung standar nasional perpustakaan
lainnya
(3)Dalam pengembangan dan penerapan standar teknis, perpustakaan harus mengacu
pada prinsip-prinsip standardisasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dan
ketentuan standardisasi yang berlaku.
(4)Standar teknis perpustakaan diberlakukan secara nasional di wilayah
Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI yang masing-masing standar
diberi identitas diri yang merupakan satu kesatuan dari kode Standar Teknis
Perpustakaan Indonesia (STPI).
Bagian Kedua
Pengembangan Standar Teknis Perpustakaan
Pasal 53
(1)Standar teknis perpustakaan dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk
masing-masing standar nasional yang dimaksudkan dalam pasal 4 peraturan ini.
(2)Kebutuhan standar yang harus dikembangkan dituangkan dalam daftar tahunan
program nasional pengembangan standar (PNPS) yang ditetapkan oleh Kepala
Perpustakaan Nasional RI.
(3)Untuk menjamin efektifitas dan kemutakhiran standar teknis perpustakaan,
standar teknis yang ada dilakukan pengkajian ulang dan/atau penyempurnaan
(revisi) secara berkala dan terencana selambat-lambatnya 5 tahun sekali.
Bagian ketiga
Penerapan Standar Teknis Perpustakaan
Pasal 54
(1)Standar teknis perpustakaan yang berisi ketentuan yang terkait dengan aspek
keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan serta kepentingan
spesifik yang terkait dengan geografis, iklim dan budaya setempat dapat
diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Perpustakaan Nasional RI.
(2)Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dan penerapan standar,
Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mengembangkan dan melaksanakan
program promosi dan edukasi standardisasi dengan mengedepankan partisipasi
dan/atau keterlibatan para pemangku kepentingan.
(3)Penerapan standar teknis perpustakaan perlu didukung adanya infrastruktur
teknis sistem penilaian kesesuaian penerapan standar.
Bagian Keempat
Sertifikasi dan Akreditasi Penerapan Standar
Pasal 55
(1)Pembuktian suatu perpustakaan, produk jasa perpustakaan dan/atau
perlengkapan/perabotan perpustakaan dan/atau sumberdaya manusia perpustakaan
telah menerapkan dan memenuhi standar tertentu secara tertib dan konsisten
dilaksanakan melalui proses sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian
mandiri
(2)Bukti kesesuaian terhadap standar dan kelulusan dari proses sertifikasi
ditunjukkan melalui pemberian sertifikat
Pasal 56
(1)Akreditasi terhadap Lembaga sertifikasi atau lembaga penilaian kesesuaian
dilakukan oleh lembaga akreditasi yang memiliki kompetensi untuk mengakreditasi
dan telah terjamin ketertelusuran kompetensinya.
(2)Lembaga akreditasi yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas menggunakan lembaga
akreditasi yang ada atau organisasi lain yang ditunjuk oleh Perpustakaan
Nasional.
Bagian Kelima
Kelembagaan Standardisasi
Pasal 57
(1)Untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan dan menjaga konsistensi kualitas
kegiatan dalam pengembangan dan penerapan standar nasional perpustakaan dan
standar teknis perpustakaan, perlu ditangani secara serius dan profesional oleh
suatu unit kerja khusus sistem standardisasi perpustakaan di lingkungan
Perpustakaan Nasional.
(2)Untuk mengefektifkan kelembagaan dan menekan beban negara, Perpustakaan
Nasional wajib memanfaatkan, mengembangkan dan melakukan kerjasama dengan
lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum untuk menangani dan bertanggung jawab
di bidang standardisasi nasional.
Bagian Keenam
Ketentuan Lain-lain
Pasal 58
Ketentuan lain mengenai standar nasional perpustakaan, standar teknis perpustakaan
dan standardisasi perpustakaan yang belum diatur dalam peraturan ini diatur
lebih lanjut melalui peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal....................2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN …
TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
I.UMUM
Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi
standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak
terkait.
Perumusan standar adalah rangkaian kegiatan pengembangan standar sejak dari
pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar sampai
tercapainya konsensus para pemangku kepentingan yang terkait.
Penetapan standar adalah kegiatan menetapkan standar oleh lembaga resmi/yang
berwenang setelah rancangan standar yang bersangkutan memperoleh konsensus dari
para pemangku kepentingan terkait.
Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar tertentu oleh pemangku
kepentingan terkait secara tertib dan konsisten.
Penilaian kesesuaian adalah rangkaian kegiatan evaluasi dan/atau pengujian
kesesuaian suatu proses kegiatan dan/atau hasil kegiatan terhadap ketentuan
atau persyaratan yang ditetapkan dalam standar terkait.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud karya rekam adalah karya seseorang atau lembaga yang
dipublikasikan dalam bentuk analog atau digital.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan muatan lokal adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan
internal dan/atau koleksi tentang daerah.
Yang dimaksud dengan koleksi khusus termasuk koleksi terlarang, lukisan,
arterfak.
Yang dimaksud dengan fiksi adalah bahan yang ditulis berdasarkan khayalan,
imajinasi, dan rekaan penulis dalam bentuk cerita.
Yang dimaksud non fiksi adalah bahan perpustakaan yang ditulis berdasarkan
kenyataan, faktual, ada dalam kehidupan, dan mengutamakan data dan fakta serta
tidak boleh dibumbuhi imajinasi dan rekaan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan alat permainan adalah alat permainan edukatif yang dapat
merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan
pemecahan masalah.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”pengadaan/akuisisi” adalah suatu kegiatan yang dilakukan
dalam proses seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan berdasarkan kebutuhan
pemustaka saat ini dan dimasa mendatang.
Yang dimaksud dengan ”penyiangan/weeding” adalah suatu kegiatan yang dilakukan
dalam proses evaluasi pemanfaatan bahan perpustakaan secara periodik maupun
kontinyu dalam rangka pengembangan koleksi.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan kelompok pemustaka khusus adalah masyarakat yang memliliki
cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Sistem pengolahan bahan perpustakaan yang baku adalah sistem yang digunakan
dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penyimpanan adalah koleksi ditempatkan diruang penyimpanan
(storage) yang sudah dlengkapi dengan fasilitas mesin penyejuk ruangan dan alat
pengatur suhu udara serta dilengkapi juga dengan alarm sistem sebagai sarana
pengamanannya.
Yang dimaksud dengan konservasi koleksi dilakukaan melalui upaya-upaya penanggulangan
dari kemungkinan terjadinya kerusakan koleksi, baik melaui upaya pencegahan
(preventif care) maupun perawatan khusus (treatmen) terhadap koleksi yang sudah
mengalami kerusakan.
Dalam hal perawatan ringan (instant conservation) dan perbaikan sederhana
(instant restoration) dilakukan dengan cara membersihkan debu dan kotoran,
tetapi untuk penanganan khusus, terutama terhadap koleksi yang mengalami
kerusakan secara fisik, biotis dan kimiawi dilakukan dengan prinsip konservasi
secara profesional.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan aspek teknologi adalah faktor kesesuaian sarana dan
prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.
Yang dimaksud dengan aspek ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja meliputi
tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan
dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.
Yang dimaksud dengan aspek konstruksi adalah faktor kesesuaian antara satuan
infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.
Yang dimaksud dengan aspek lingkungan adalah faktor keserasian antara kondisi
fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.
Yang dimaksud dengan aspek efektifitas adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan
fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.
Yang dimaksud dengan aspek efisiensi adalah faktor penghematan kemanfaatan
sarana dan prasarana perpustakaan
Yang dimaksud dengan aspek kecukupan adalah faktor kesesuaian kebutuhan.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan koleksi adalah tempat untuk menyimpan
koleksi baik cetak maupun rekam.
Yang dimaksud dengan sarana akses informasi adalah sarana untuk temu kembali
koleksi perpustakaan.
Yang dimaksud dengan sarana layanan perpustakaan adalah berbagai fasilitas yang
digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.
Ayat (2)
Contoh sarana penyimpanan koleksi seperti rak buku, cd, mikrofilm dll.
Ayat (3)
Contoh sarana akses informasi seperti katalog manual, katalog online dll.
Ayat (4)
Contoh sarana layanan perpustakaan seperti meja sirkulasi, kursi dan meja baca
dll.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Fasilitas umum yang disediakan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa lahan
parkir, ruang ibadah, dan toilet.
Fasilitas khusus disediakan oleh perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi
pemustaka khusus sesuai kemampuan.
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem layanan terbuka adalah sistem layanan perpustakaan
dimana setiap pemustaka diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri koleksi
yang dibutuhkannya.
Yang dimaksud dengan sistem layanan tertutup adalah sistem layanan perpustakaan
dimana setiap pemustaka tidak diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri
koleksi yang dibutuhkannya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan layanan sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada
pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi
perpustakaan.
Yang dimaksud dengan layanan referensi adalah layanan yang diberikan kepada
pemustaka meliputi pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan dan
penelusuran informasi.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang
memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan tenaga nonpustakawan adalah tenaga perpustakaan yang tidak
memiliki kompetensi sebagai pustakawan.
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang terkait dengan pengetahuan
pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan
penelitian, kemampuan dan ketrampilan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai
dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi.
Kompetensi personal, yaitu kompetensi yang menggambarkan satu kesatuan
keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja
secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan,
dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan
dan perkembangan dalam dunia kerjanya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial meliputi gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi,
dan tunjangan kompensasi resiko kesehatan. (tidak perlu lagi).
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Lembaga sertifikasi mandiri adalah suatu organisasi atau
lembaga yang bersifat independen dan dikelola secara mandiri yang telah
terakreditasi oleh suatu badan akreditasi atau ditunjuk oleh instansi yang
berwenang, untuk melaksanakan tugas sertifikasi secara obyektif, kompeten,
transparan, dan tidak memihak dalam rangka pemberian sertifikat (sebagai
pengakuan formal) terhadap suatu obyek yang mengacu dan memenuhi standar atau
kriteria baku tertentu.
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan pembinaan
pada tingkat provinsi dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan
pembinaan pada tingkat Kabupaten/Kota dengan mengacu pada kebijakan pembinaan
provinsi dan nasional.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perpustakaan deposit internal adalah perpustakaan yang
wajib menyimpan karya cetak dan karya rekam baik yang diterbitkan atau tidak
diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Pengembangan kompetensi bagi tenaga perpustakaan dapat dilakukan melalui metode
bimbingan dan pendampingan, konsultasi, praktik kerja lapangan, supervisi,
keanggotaan pada organisasi profesi pustakawan atau bentuk lain yang sejenis.
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Administrasi layanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi
perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik perpustakaan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Nomor standar, dan tahun penerbitan yang disingkat STPI adalah bbnnn.vv:yyyy
dimana bb adalah nomor bidang, nnn adalah nomor urut, vv adalah versi, dan yyyy
adalah tahun.
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Lembaga penilaian kesesuaian mandiri adalah lembaga sertifikasi atau inspeksi
yang kompeten, netral, dan transparan yang diakui oleh suatu lembaga akreditasi
atau lembaga yang berwenang di bidangnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Kerjasama dengan lembaga lain yang bertanggung jawab di bidang standardisasi
nasional yaitu dengan BSN, BNSP, BSNP, Depnaker, dan Depdiknas.
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009
Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun
2003 pasal I disebutkan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan
pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan tenaga laboratorium,
teknisi, pengelola kelompok belajar, dan tenaga kebersihan.
Selain pendidik, tenaga kependidikan
lainnya seperti pengawas dan kepala sekolah juga memiliki standar atau kriteria
minimum. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah. Sementara untuk konselor diatur
dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademis dan
Kompetensi Konselor.
Uraian di alas menunjukkan bahwa
tidak sembarang orang dapat menjadi pendidik, kepala sekolah, dan pengawas.
Mereka harus memiliki kriteria minimum untuk menjadi pendidik, kepala sekolah,
dan pengawas. Dengan cara demikian maka mutu pendidik, kepala sekolah, dan
pengawas dapat terjamin.
DIMENSIKOMPETENSIKOMPETENSI
SUB-KOMPETENSI
3.4.6
Menciptakan kiatpengembanganperpustakaansekolah/madrasah4.1.1 Disiplin, bersih,
danrapi4.1.2 Jujur dan adil4.1 Memiliki integritasyang tinggi4.1.3 Sopan,
santun, sabar,dan ramah4.2.1 Mengikuti prosedurkerja4.2.2 Mengupayakan
hasilkerja yang bermutu4.2.3 Bertindak secara tepat4.2.4 Fokus pada tugasyang
diberikan4.2.5 Meningkatkan kinerja
4.
KompetensiKepribadian
4.2 Memiliki
etos kerjayang tinggi4.2.6 Melakukan evaluasidiri5.1.1 Berinteraksi
dengankomunitassekolah/madrasah5.1 MembangunHubungan sosial5.1.2 Bekerja sama
dengankomunitassekolah/madrasah5.2.1 Memberikan jasauntuk
komunitassekolah/madrasah
5. KompetensiSosial
5.2
MembangunKomunikasi5.2.2 Mengintensifkankomunikasi internaldan eksternal6.1.1
Membuat karya tulis,di bidang ilmuperpustakaan daninformasi6.1.2 Meresensi
danmeresume buku
6.
KompetensiPengembanganProfesi
6.1
Mengembangkanilmu6.1.3 Menyusun pedomandan petunjuk teknis dibidang ilmuperpustakaan
daninformasi
DIMENSIKOMPETENSIKOMPETENSI
SUB-KOMPETENSI
6.1.4 Membuat
indeks6.1.5 Membuat bibliografi6.1.6 Membuat abstrak6.2.1 Menerapkan kode
etikprofesi6.2.2 Menghormati hak ataskekayaan intelektual6.2 Menghayati
etikaprofesi6.2.3 Menghormati privasipengguna6.3.1 Menyediakan waktuuntuk
membacasetiap hari6.3 Menunjukkankebiasaanmembaca6.3.2 Gemar membaca2. Tenaga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
DIMENSIKOMPETENSIKOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
1.1.1
Melaksanakanpengembanganperpustakaan1.1.2 Mengorganisasisumber
dayaperpustakaan1.1.3 Melaksanakan fungsi,tugas, dan programperpustakaan1.1
Melaksanakankebijakan1.1.4 Mengevaluasiprogram dan kinerjaperpustakaan1.2.1
Melakukan perawatanpreventif1.2 Melakukanperawatan koleksi1.2.2 Melakukan
perawatankuratif
1.
KompetensiManajerial
1.3
Melakukanpengelolaananggaran dankeuangan1.3.1 Membantu
menyusunanggaranperpustakaan
DIMENSIKOMPETENSIKOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
1.3.2
Menggunakananggaran secaraefisien, efektif, danbertanggung jawab1.3.3
Melaksanakanpelaporanpenggunaankeuangan dananggaran2.1.1 Memiliki
pengetahuanmengenai penerbitan2.1.2 Memiliki pengetahuantentang karya
sastraIndonesia dan dunia2.1.3 Memiliki pengetahuantentang sumberbiografi tokoh
nasionaldan dunia2.1.4 Menggunakanberbagai alat bantuseleksi untukpemilihan
materiperpustakaan2.1.5 Berkoordinasi dengantenaga pendidikbidang studi
terkaitdalam pemilihanmateri perpustakaan2.1
Mengembangkankoleksiperpustakaansekolah/madrasah2.1.6
Melakukanpemesanan,penerimaan, danpencatatan2.2.1 Membuat
deskripsibibliografis(pengatalogan) sesuaidengan standarnasional2.2.2
Menentukan deskripsisubjek danmenggunakan DeweyDecimal Classificationedisi
ringkas
2.
KompetensiPengelolaanInformasi
2.2
Melakukanpengorganisasianinformasi2.2.3 Menggunakan daftartajuk subjek
dalambahasa Indonesia
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
